BeritaQ.com , Jakarta - Serangkaian kejadian politik sampai pendidikan menjadi sorotan di pentas nasional sekitar pertengahan April 2025. Dimulai dengan demonstrasi DPR Berjudul "Bivitri Susanti: Aksi Demonstratif Picnic Menentang di Hadapan DPR Terlindung oleh Konstitusi", lalu Proses Penerimaan Siswa Baru di SMA Lewat Jalur Prestasi akan Menggunakan Uji Coba, serta Tanggapan Kementerian Kesehatan Tentang Kasus Diduga Penyimpangan Seksual Oleh Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi di Garut.
Berikut adalah tiga berita nasional terpopuler pada tanggal 15 April yang kami rangkas untuk Anda: Tempo:
1. Bivitri Susanti: Aksi Demonstrasi yang Menjadi Picnic Berhadapan dengan DPR Terlindung oleh Konstitusi
Dosen hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti, menggarisbawahi bahwa aksi kemah tersebut mengecam perubahan undang-undang terkait. UU TNI Di sisi lain dari Gerbang Pancasila dan gedung DPR tidak termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Menurutnya, kegiatan bernama Aksi Piknik Melawan adalah salah satu bentuk protes yang dijamin oleh undang-undang dasar.
"Kebijakan menyuaratkan pendapat merupakan hak konstitusi kami," ujar Bivitri saat ditemui pada acara Piknik Melawan, yang berlangsung di depan Gerbang Pancasila, gedung DPR, Jakarta Pusat, hari Selasa, tanggal 15 April 2025.
Bivitri menyebutkan bahwa aparat keamanan tidak dapat memecah aksi karena adanya pelanggaran Peraturan Daerah tentang ketentraman publik. Alasannya adalah letak Perda ada di level bawah hukum menurut hierarki regulasi. Ini artinya aturan semacam ini tak boleh melebihi batas dari UUD 1945 khususnya pasal-pasal yang menjelaskan tentang hak untuk bergabung, bertemu, serta berekspresi secara bebas.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Melalui Jalur Prestasi Akan Menggunakan Ujian
Sosialisasi Sistem Pendaftaran Pelajar Baru bagi jenjang SMA dan SMK di Provinsi Jawa Barat akan diluncurkan pada bulan Mei tahun 2025. Saat ini, Dinas Pendidikan Jawa Barat sedang mengakhiri tahap pengujian publik terkait draf Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan Sistem Penerimaan Peserta Didik baru sebelum disahkan menjadi peraturan akhir.
Dian Peniasiani, Wakil Koordinator Uji Publik, menyebut adanya sejumlah inovasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat. Rencana aturan ini mencakup beberapa perkembangan dalam prosedur Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), termasuk jalur untuk pekerja yang dipindahtugaskan sebagai jalur mutasi, penyesuaian presentase kuota setiap jalur demi kesetaraan, serta opsi bagi pemerintah daerah untuk menambah ujian standarisasi guna mendukung pemilihan calon pelajar baru.
Menurut Dian, ujian berstandar adalah evaluasi untuk menguji kemampuan membaca dan matematika para peserta didik yang mendaftar melalui program prestasi. Ujian ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat dengan sistematis sesudah proses pemeriksaan di sekolah tujuan. Eksaminasi bermutu menjadi faktor penting dalam skema prestasi sehingga metode penilaian akan lebih luas cakupannya. "Karena pengukuran serta penilaian dari tempat asal siswa tentang capaian akademis mereka belum tentu seragam," jelas Dian pada hari Selasa, 14 April 2025.
3. Tanggapan Kementerian Kesehatan Mengenai Dugaan Penyimpangan Seksual oleh Dokter Obstetri dan Ginekologi di Garut
Kementerian Kesehatan menyatakan akan menindak tegas dokter spesialis kandungan (obgyn) di salah satu klinik swasta di Garut, Jawa Barat yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan Widyawati mengatakan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) akan segera melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. “KKI akan melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang ada di Garut yang melibatkan obgyn,” kata Widyawati kepada Tempo, Selasa, 15 April 2025.
Menurut Widyawati, apabila hasil pengecekan membuktikan bahwa insiden itu memang nyata dan didukung oleh bukti serta aduan yang diajukan kepada Majelis Disiplin Profesi (MDP) dan dewan konsil tentang pelanggaran kode etik, maka Surat Tanda Registrasi (STR) sang dokter akan dibatalkan. "Bila akhirnya peristiwa ini terbukti benar, memiliki bukti pendukung, dan telah dilaporkan ke MDP atau dewan guna melaporkan tindakan tidak bermoral, surat registrasinya bakal dicabut," jelasnya.
Ervana Trikarinaputri , Anwar Siswandi , Dinda Sabrina turut serta menulis artikel ini
Post a Comment for "Terpopuler Di Negeri: Dari Aksi Protes di DPR Hingga Skandal Pelecehan Medis di Garut"