TRIBUNJATINTIMUR.COM, BONDOWOSO - Pihak yang berwenang dalam penegakan hukum (APH) dimohon untuk segera mengambil tindakan terkait laporan tentang kemungkinan pelanggaran pada program Bantuan Sosial PKH di Dusun Sumbersalak, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, Rabu (16/4/2025).
"Permintaan saya kepada aparat penegak hukum agar segera bertindak," katanya.
Dia merasa sangat terpukul dengan adanya indikasi pelanggaran yang mengeksploitasi KPM yang illiteracy dalam membaca dan menulis.
Cara mereka melakukan ini adalah dengan memintakan nomor ATM dan kodePIN-nya dengan dalih untuk keamanan.
"Kenapa tega-teganya mangambil hak orang miskin, memanfaatkan orang buta huruf," tegas politisi PKB ini.
Menurut dia, Kejaksaan Negeri Bondowoso serta Kepolisian perlu ikut campur dalam mengawasi penyaluran PKH ini di setiap desa.
Apalagi beberapa waktu lalu, Kemensos RI menyebutkan ada total Rp 500 milliar bantuan yang digelontokan di Bondowoso dalam berbagai bentuk. Sebut saja seperti PKH, BPNT, dan lain-lain.
"Saya meminta agar Polres dan Kejaksaan segera mengambil tindakan," katanya.
Di samping itu, dia juga menganjurkan kepada para ketua desa agar ikut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut.
Oleh karena itu, dia berharap seluruh pihak bekerja sama guna mengatasi permasalahan tersebut, setidaknya agar dapat mencegah terjadinya bocornya data.
"Kerajaan menyediakan bantuan untuk memastikan rakyat merasai kehadiran kerajaan. Program PKH ini amat mulia," jelasnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bondowoso berencana mengharapkan Dinas Sosial P3AKB menampilkan informasi dengan jujur dan terbuka berkaitan dengan para penerima dukungan finansial itu.
"Tidak hanya di Sumbersalak, tetapi juga di daerah sekitarnya," jelasnya.
Sebaliknya, dia akan mengharapkan komisi di DPRD untuk menetapkan tindakan pencegahan terhadap bocornya informasi di masa depan.
Sebelumnya dilaporkan, beberapa keluarga penerima manfaat di Desa Sumbersalak, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur meradang karena tidak menerima uang bantuan dari program PKH dan BPNT.
Beberapa orang melaporkan tidak mendapatkan apa-apa sama sekali sejak tahun 2023, beberapa lainnya baru mulai mengeluh pada tahun 2025 bahwa mereka belum menerima bantuan tersebut, dan ada pula yang cuma memperoleh bantuan berupa beras saja.
Setelah diperiksa melalui aplikasi SIKS-NG, ternyata sebagian besar sudah menyelesaikan transaksinya. Ini berarti bahwa uang dari ATM KPM PKH pun telah diambil.
Temukan berita lebih lanjut di Google News dengan mengklik : Tribun Jatim Timur
Gabung ke grup WhatsApp, ketuk: Tribun Jatim Timur
(TribunJatimTimur.com)
Post a Comment for "Ketua DPRD Bondowoso Minta APH Usut Dugaan Kecurangan PKH dan BPNT"