Presiden AS, Donald Trump, berencana membatalkan status bebas pajak milik Universitas Harvard usai lembaga pendidikan tersebut enggan memenuhi permintaan administrasinya tentang pengelolaan unjuk rasa yang mendukung Palestina. Ancaman ini datang tak lama sejak pihak Trump menyegel lebih dari $2 miliar dalam bentuk hibah federal kepada Harvard.
Menurut laporan BBC pada hari Rabu (16/4/2025), Gedung Putih meminta perguruan tinggi tertua di Amerika Serikat untuk melakukan modifikasi dalam proses perekrutan, penerimaan, serta metode pengajarannya ke universitas tersebut. Permintaan ini muncul sebagai akibat dari tuduhan yang disampaikan oleh Trump tentang kemungkinan ada prasangka anti-Semit atau anti-orang Yahudi di lingkungan kampus.
"Harvard mungkin perlu kehilangan status pembebaskanannya dari pajak dan diwajibkan untuk membayar pajak sebagai entitas politik bila tetap mendukung atau mempromosikan aktivisme politik, pandangan ideologi, serta gerakan yang didorong oleh atau mendukung hal-hal tersebut," tulis Trump di platform Truth Social pada Selasa pagi (15/4/2025).
"Ingin diingat, keadaan bebas dari segala kewajiban pajak sepenuhnya tergantung pada tindakan yang ada di KEPUTUSAN RESMI!" ujar Trump.
Selanjutnya, Sekretaris Pers di Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan bahwa Trump berharap universitas akan minta maaf untuk tindakan yang sudah dia lakukan.
"-Trump menginginkan Harvard minta maaf, dan Harvard benar-benar perlu melakukan itu," ujar Leavitt.
Sebelumnya, Harvard dengan tegas menolak beberapa permintaan yang diajukan oleh pemerintah Trump dan menyatakan bahwa Gedung Putih sedang berusaha untuk mengontrol kampus tersebut pada hari Senin, 14 April 2025.
Rektor Universitas Harvard, Alan Garber, menyampaikan bahwa institusi tersebut tak berniat untuk meninggalkan independensinya atau merelakan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin oleh Amendemen Pertama yang membela kebebasan berekspresi.
"Walaupun sebagian permintaan yang disampaikan oleh pemerintah bertujuan untuk mengatasi antipati terhadap Yahudi, kebanyakan lainnya mencerminkan aturan pemerintahan resmi berkaitan dengan situasi akademik di Harvard," ujarnya.
Tidak jauh berbeda, seorang profesor ilmu sejarah dari Harvard bernama David Armitage menyampaikan bahwa institusi pendidikan tersebut cukup mampu untuk menolak predikat sebagai salah satu perguruan tinggi terkaya di Amerika Serikat dan ia percaya tak ada biaya terlalu besar jika harus dibayarkan demi menjaga kemerdekaannya.
"Langkah ini merupakan hasil tak terduga dari upaya tanpa dasar dan dipengaruhi rasa benci yang dilancarkan oleh pemerintah Trump, yang hanya ingin menekan kebebasan bersuara," ujarnya.
Post a Comment for "Trump Ancam Cabut Status Bebas Pajak bagi Harvard University"